BAB I
PENDAHULUAN
Judul : Bentuk Negara Berdasarkan Keistimewaan setiap daerah dan suku.
Latar Belakang
banyak tempat di kepulauan ini dan tiada banyak perbaikan. Setelah Timor Timur berpisah pada tahun 2000, kaum separatis di provinsi Aceh melancarkan kebangkitan bersenjata yang baru,dalam upaya mencapai kemerdekaan. Di Irian Jaya kegiatan separatis juga sedang menentang kuasa Indonesia. Di Kepulauan Maluku, perkelahian
antara kaum Kristen dan Muslim telah mengakibatkan lebih dari 4.000 jiwa terkorban sejak bulan Januari 1999.
Rumusan Masalah
Apakah dengan adanya keanekaragaman kebudayaan dan suku di
Tujuan Penelitian
1. Mengajak mahasiswa/i agar dapat lebih mengerti tentang arti atau makna persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Menganalisis sebab dan akibat “Merdeka-nya” salah satu daerah di Indonesia
BAB II
KERANGKA TEORITIS
Definisi Antropologi
Secara Etimologis:
Antropologi, secara etimologis berasal dari kata Antropos, yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Jadi antropologi adalah ilmu tentang manusia.
Secara Konseptual
- Koentjaraningrat
Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan. - William A. Haviland
Antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia.
3. David Hunter
Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia.
Secara Operasional
Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan keaneka ragaman,serta kebudayaannya.
Tabel Variabel Instrumen
| Variable teori | Variabel Dimensi | Indikator |
| Antropologi | Ilmu Manusia Kebudayaan | - Ilmu biologi - Ilmu sosiologi - Ilmu antropologi - Kepribadian - Bentuk-bentuk fisik - Perilaku - Adat istiadat - Unsur budaya - Sistem sosial |
Definisi Kebudayaan
Secara Etimologis
Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu ‘budayyah’ yang merupakan jamak dari kata budhi yang artinya akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal.
Secara Konseptual
1. Edward B. Taylor
Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat.
2. Koentjaraningrat
Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.
3. Ki Hajar Dewantara
Kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran didalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.
Secara Operasional
Kebudayaan adalah seluruh hasil karya manusia yang melingkupi pengetahuan, kepercayaan, adat istiadat dan kemampuan lain yang dihasilkan manusia dengan belajar.
Tabel Variabel Instrumen
| Variable teori | Variabel Dimensi | Indikator |
| Kebudayaan | Karya Adat istiadat Belajar | - Alat transportasi - Alat tulis - Mebel - Norma - Kebiasaan - Aturan - Prestasi - Pengetahuan - Pengalaman |
Definisi Masyarakat
Secara Etimologis
Masyarakat secara etimologi berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar syaraka (verb) atau syariek (noun) yang berarti teman. Dan dalam bahasa Inggris kata masyarakat itu sepadan dengan kata Society yang berasal dari kata Socius, artinya bergaul. Jadi, Masyarakat secara kebahasaan dapat diartikan sebagai kelompok orang yang berteman dan bergaul
Secara Konseptual
- Menurut JL Gillin (sosiolog) dan JP Gilin (antropolog) masyarakat adalah sekelompok orang yang satu sama lain merasa terikat oleh kebiasaan tertentu, tradisi, perasaan, dan prilaku yang sama.
- Menurut Koentjaraningrat masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan adat istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.
3. Menurut (Selo Sumarjan 1974) masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan
Secara Operasional
Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi dan terikat oleh kebiasaan, identitas dan adat istiadat yang sama.
Tabel Variabel Instrumen
| Variable teori | Variabel Dimensi | Indikator |
| Masyarakat | Interaksi Identitas Adat istiadat | - Pengirim pesan - Medium - Penerima pesan - Ciri fisik - Kewarganegaraan - Kebudayaan
- Norma - Kebiasaan - Aturan |
BAB III
Analisis dan Pembahasan
- Keinginan masyarakat yang pluralistik
Secara teoritis, memenuhi keinginan masyarakat yang pluralistik dapat menyebabkan perubahan bentuk suatu negara.Di satu sisi yang extrem, jika tidak ada kompromi, akan terjadi pemisahan diri dari RI. Disisi lain, daerah-daerah mendapat otonomi yang lebih luas, tetapi masih tetap bersatu dalam negara kesatuan RI. Kemungkinan yang lain lagi ialah RI terpecah-pecah menjadi negara-negara bagian dan membentuk negara federal. Kemungkinan keempat indonesia, indonesia tetap seperti yang sekarang, berjalan di tempat.
Untuk setiap alternatif yang disebut di atas ada biaya yang harus dibayar. Besar kecilnya tergantung dari jenis pilihan. Untuk alternatif pertama, biayanya berupa hilangnya negara kesatuan RI di proklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945. Yang kedua, negara kesatuan RI masih tetap ada tetapi peraturan perundang-undangan yang ada harus diubah agar otonomi yang diperluas dapat dilaksanakan. Alternatif ketiga bangsa yang sekarang kita sebut Indonesia masih dapat bersatu dalam suatu negara federal. Alternatif keempat, yaitu “status quo “ mengundang konflik-konflik sosial yang berkepanjangan yang dapat berubah menjadi disintegrasi sosial yang pada akhirnya dapat menyebabkan disintegrasi bangsa juga.
Masing-masing alternatif yang disebut diatas ada pendukung dan ada penentangnya. Dan alternatif mana yang akan menjadi kenyataan pada akhirnya tergantung pada kemampuan masing-masing pendukung untuk bernegosiasi dan kompromi. Jika suatu suku misalnya sudah merasa bukan bagian dari apa yang kita anggap selama ini sebagai bangsa indonesia, maka jalan yang paling logis untuk memenuhi keinginan daerah atau suku adalah memisahkan diri dari bangsa indonesia. Jika masih ingin bergabung dengan daerah-daerah atau suku-suku lain untuk membangun satu bangsa dan satu negara, maka diperlukan kompromi sehingga perubahan peraturan perundang-undangan yang akan menjamin tercapainya kesejahteraan dan keadilan dapat dilaksanakan. Dengan alternatif ini bangsa indonesia dan NKRI akan tetap berdiri.
- Mungkinkah suatu budaya tidak berubah?
Kalau ada tesis yang mengatakan bahwa budaya daerah atau sukulah yang terbaik untuk mengatur kehidupan suku yang bersangkutan. Mungkin pada zaman dahulu pernyataan ini bisa saja timbul. Misalnya sistem pemerintahan masyarakat Batak pada waktu itu masih memadai untuk mengatur kehidupannya. Karena boleh diduga bahwa masyarakat Batak tiga abad yang lalu masih homogen, adatnya sama, agamanya sama, sistem ekonominya sama, pokoknya aspek-aspek kehidupannya semuanya serba sama. Batak yang ingin survive pada abad ini dan abad-abad seterusnya barang kali harus berubah dan mengadakan penyesuaian-penyesuaian dan kompromi dengan pengaruh-pengaruh dari luar. Sulit membayangkan masyarakat Batak tetap mempertahankan budayanya.pengertian luas secara utuh dan menuntut dari pemerintah yang sekarang agar memberlakukan budaya batak itu secara “utuh” didaerah tersebut.
Barang kali tidak ada salahnya menganjurkan disini agar masing-masing daerah atau suku bersikap arif dan bijaksana dalam mengajukan tuntutannya jika masih ingin bersama-sama suku atau daerah lain membangun bangsa indonesia yang adil, makmur dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Dipihak lain para pemimpin bangsa harus bekerja keras mewujudkan aspirasi seluruh rakyat tanpa ada kelompok yang dianak emaskan atau didiskriminasi. Pokoknya pemerintah harus berusaha bersama seluruh rakyat untuk menciptakan keadilan yang sama bagi seluruh rakyat tanpa mengabaikan begitu saja perbedaan latar belakang daerah ,suku,agama,adat, bahasa, dan golonganya. Kepiawain para pemimpin terletak pada kesanggupan mereka mencari keseimbangan diantara kepentingan satu suku /daerah dan kepentingan bersama/nasional dengan suku-suku lain. Para pemimpin juga harus dapat menciptakan keseimbangan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat sekelilingnya.
Walaupun Alvin Toffler pernah meramalkan bahwa didunia ini akan muncul negara-negara baru, kiranya kita janganlah terlalu terpengaruh olehnya. Biarlah kita juga berfikir lebih rasional dan realistic.kalau mau menegakkan keadilan yang sebenarnya, kepada orang-orang Mentawai,Enggano,Siberut dan suku sakai, yang menempati kantong-kantong hutan disumatra misalnya harus pula diberi kesempatan mengatur dirinya sendiri sesuai dengan kekhasan budayanya sendiri dan orang lain tidak usah ikut campur dan HPHB harus dicabut dan dikembalikan kepada mereka.
Contoh Kasus:
Mewaspadai Gerakan Separatisme
Gerakan separatisme tidak pernah mati. Bahkan akhir-akhir ini menunjukkan tanda-tanda menguat kembali. Belum reda heboh tampilnya penari cakalele yang mengibarkan bendera RMS di hadapan presiden SBY dalam acara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV di Lapangan Merdeka, Ambon beberapa waktu lalu, disusul pengibaran bendera Bintang Kejora (bendera OPM) dalam Konfrensi Besar Masyarakat Adat Papua. Ribuan orang yang hadir sontak berteriak “Merdeka …!”. Tak lama kemudian di Aceh muncul lagi bendera dan istilah GAM (Gerakan Aceh Merdeka) sebagai nama dan bendera partai lokal di Nangroe Aceh Darussalam (NAD).
Apakah aksi-aksi tersebut murni sebagai aspirasi rakyat di sana atau ada unsur provokasi, atau setidaknya dukungan dari luar, khususnya dari negara-negara adidaya seperti AS? Untuk menjawabnya kiranya perlu dirunut sejumlah rentetan peristiwa yang terjadi beberapa waktu sebelumnya.
Pada 16 Mei 2007 lalu selama 2 hari berkunjung ke NAD 17 Jendral AS yang dipimpin oleh William L Nyland. Resminya, kunjungan itu dimaksudkan untuk mencari masukan perkembangan situasi keamanan pasca perjanjian damai (MoU) dan kemajuan rekonstruksi pasca bencana tsunami.
Setelah itu, utusan khusus Sekjen PBB urusan HAM, Hina Jilani, juga berkunjung ke Aceh dan Papua. Dia menyentil soal “pelanggaran HAM” yang terjadi di kedua daerah, “Saya tunggu reaksi pemerintah Indonesia selesaikan kasus-kasus HAM” (Media Indonesia, 15/6/07).
Tak lama kemudian sejumlah anggota Konggres AS, di antaranya Eni Valeo Mavaega, Ketua Sub Komite untuk Wilayah Asia Asia Pasifik, yg dikenal kritis tentang pelanggaran HAM di Papua. Dia juga yang selama ini menolak pencabutan embargo militer terhadap Indonesia (Republika, 28/6/07). Soal Papua, dia tegas mengatakan, “Saya memang pernah mengatakan, kalau pemerintah Indonesia tidak bisa memperlakukan Papua secara layak, berikanlah kemerdekaan. Saya tdk mengingkarinya.” (Jawa Pos, 5/7/07).
Dari sejumlah rentetan peristiwa tersebut, nyatalah bahwa gerakan Separatisme bukan hanya murni aspirasi rakyat di daerah itu, tapi juga ada dorongan dan provokasi dari luar. Rentetan kunjungan di atas membuktikan hal itu. Juga, tidak mungkin kalau hanya sekedar untuk mencari informasi soal rekonstruksi pasca tsunami AS harus mengirimkan 17 jenderal militernya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tiap kali ada kunjungan pejabat pemerintah AS, pasti ada agenda tertentu yang hendak mereka paksakan. Ketika Menlu AS Condoleeza Rice datang ke Indonesia pada Maret 2006 Menhan AS Donald Rumsfeld pada Juni 2006, keduanya sama-sama berupaya untuk menekan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Proliferation Security Initiative (PSI). Melalui PSI, AS akan menjelma menjadi polisi yang paling berwenang untuk mengawasi lautan yang berada dalam teritorial Indonesia. Padahal Indonesia adalah negara kelautan. Kunjungan Rice tersebut juga terkait dengan proses joint operating agreement (JOA) saat itu tentang pengelolaan Blok Cepu. Maka bukan sebuah kebetulan kalau ternyata akhirnya pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok Cepu yang kaya minyak dan gas itu kepada ExxonMobil.
Disamping itu, tak dapat dipungkiri, bahwa salah satu akar penyebab munculnya gerakan separatis di Indonesia seperti GAM di Aceh, RMS di Maluku dan OPM di Papua lebih disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat di wilayah-wilayah tersebut. Aceh dan Papua dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah tapi penduduk di sana miskin. Karena itu, upaya menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat menjadi sangat penting.
Persoalannya, bagaimana caranya agar upaya tersebut dapat terwujud? Bisakah kita berharap pada sistem ekonomi Kapitalis yang saat ini diterapkan? Tidak, karena justru sistem ekonomi Kapitalis inilah yang menjadi akar dari seluruh ketidakadilan ekonomi. Contohnya, kasus PT Freeport di Papua. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Kontrak Karya atau Contract of Work Area yang telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. PT FI pertama kali melakukan penambangan pada bulan Desember 1967 pasca-Kontrak Karya I (KK I). Kemudian pada 1986 ditemukan sumber penambangan baru di puncak gunung rumput (Grasberg) yang kandungannya jauh lebih besar lagi. Kandungan bahan tambang emas terbesar di dunia ini diketahui sekitar 2,16-2,5 miliar ton dan kandungan tembaga sebesar 22 juta ton lebih. Diperkirakan dalam sehari diproduksi 185.000 s.d. 200.000 ton biji emas/tembaga. Karena itu, PT FI berhasrat lagi untuk memperpanjang KK I dan dibuatlah KK II pada Desember 1991, yang memberikan hak kepada PT FI selama 30 tahun dengan kemungkinkan perpanjangan selama 2 x 10 tahun. Ini berarti, KK II akan berakhir pada tahun 2021 dan jika diperpanjang, akan berakhir 2041. Siapa yang menikmati hasil dari PT FI selama ini? Nyatanya sumbangan ke APBN hanya Rp 2 triliunan. Saham Pemerintah RI hanya 9,36%. Sisanya milik asing. Tentu yang mendapat “kue raksasa” ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pertambangan ini. Menurut kantor berita Reuters (Pikiran Rakyat, 18/3 2006), empat Big Boss PT FI paling tidak menerima Rp 126,3 miliar/bulan. Misalnya Chairman of the Board, James R Moffet menerima sekitar Rp 87,5 miliar lebih perbulan dan President Director PT FI, Andrianto Machribie menerima Rp. 15,1 miliar perbulan. Pada saat yang sama, orang-orang Papua di sekitarnya banyak yang miskin, bahkan sebagiannya mengalami kelaparan!
Analisa kasus
Kasus ini membahas tentang Gerakan Separatis yang marak terjadi di Indonesia. Indonesia memiliki banyak kebudayaan, kepulauan, suku, dan adat istiadat. Hal-hal diatas tergabung dalam satu kesatuan yaitu Negara Republik Indonesia. Maka dengan timbulnya gerakan separatis bisa merusak keutuhan NKRI. Gerakan separatis ini sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia seperti NAD, Timor Timur, Maluku.
Apakah Kemerdekaan Lebih Baik untuk Provinsi-provinsi?
Pemisahan wilayah tidak akan menyelesaikan segala masalah di provinsi-provinsi dan mungkin
menimbulkan masalah sendiri. Meskipun beberapa pengamat menganggap bahwa bentuk
federalisme atau kemerdekaan akan memanfaatkan provinsi yang lebih maju paling tidak dari
segi ekonomi, provinsi yang lebih miskin mungkin menderita dari akibat ekonomi yang lebih buruk.
BAB IV
PENUTUP
- SARAN
Penting agar warga Indonesia – bukan saja kaum elite, dan tidak termasuk pihak luar –
mengambil bagian dalam membuat keputusan mengenai bagaimana Indonesia pada masa depan. Pada masa ini (yang kurang tenteram), pihak luar harus memberi dukungan untuk Indonesia yang bersatu tanpa mempertanyakan keuntungan pribadi. Tidak menbeda-bedakan antar kebudayaan masing-masing.
- DAFTAR PUSTAKA
http://www.preventconflict.org
http://www.kampusciamis.co.id
0 komentar:
Posting Komentar